Penalaran Ilmiah, Berpikir Deduktif dan Induktif

1. Pengertian Penalaran

       Menurut Minto Rahayu, (2007 : 35), “Penalaran adalah proses berpikir yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat ilmiah dan tidak ilmiah, dengan berusaha menghubung – hubungkan fakta. Karena dengan mengamati fakta, kita dapat menghitung, mengukur, menaksir, memberikan ciri-ciri, mengklasifikasikan, dan menghubung-hubungkan. Jadi, dasar berpikir adalah klasifikasi. Dan bernalar juga akan membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan.

Sedangkan Widjono, (2007 : 209), mengungkapkan penalaran dalam beberapa definisi, yaitu:

• Proses berpikir logis, sistematis, terorganisasi dalam urutan yang saling berhubungan sampai dengan simpulan
•  Menghubung-hubungkan fakta atau data sampai dengan suatu simpulan.
• Proses menganalisis suatu topik sehingga menghasilkan suatu simpulan atau pengertian baru. 
• Dalam karangan terdiri dari dua variabel atau lebih, penalaran dapat diartikan mengkaji, membahas, atau menganalisis dengan menghubungkan variabel yang dikaji sampai menghasilkan suatu derajat hubungan dan simpulan.
•  Pembahasan suatu masalah sampai menghasilkan suatu simpulan yang berupa pengetahuan atau pengertian baru.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penalaran adalah proses pemikiran yang logis untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan fakta yang relevan (sebenarnya). Atau dengan kata lain, penalaran adalah proses penafsiran fakta sebagai dasar untuk menghasilkan dan menarik kesimpulan.

Pengertian Proporsi

     Proporsi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh atau utuh. Yaitu pernyataan mengenai hal-hal yang benar dan salah. Proposisi mempunyai beberapa jenis, antara lain:

• Proposisi empirik yaitu proposisi berdasarkan fakta. 
• Proposisi mutlak yaitu pembenaran yang tidak memerlukan pengujian untuk menyatakan benar atau salahnya.  
• Proposisi hipotetik  yaitu persyaratan huungan subjek dan predikat yang harus dipenuhi. 
• Proposisi kategoris yaitu tidak adanya persyaratan hubungan subjek dan predikat.  
• Proposisi positif universal yiatu pernyataan positif yang mempunyai kebenaran mutlak.  
• Proposisi positif parsial yaitu pernyataan bahwa sebagian unsur pernyataan tersebut bersifat positif.  
• Proposisi negatif universal, kebalikan dari proposisi positif universal.  
• Proposisi negatif parsial, kebalikan dari proposisi negatif parsial.

 Definisi Inferensi

        Inferensi adalah tindakan yang berasal dari proses kesimpulan logis dari premis – premis yang diketahui atau sudah dianggap benar.

Definisi Implikasi

        Yaitu suatu akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil suatu penelitian.

Wujud Evidensi

         Adalah semua fakta yang ada, yang dihubung – hubungkan untuk membuktikan adanya sesuatu. Karena Evidensi adalah hasil pengukuan dan pengamatan fisik yang digunakan untuk memahami suatu fenomena.

Cara Menguji Data

         Untuk menguji data, kita memerlukan data dan informasi dan, data dan informasi yang digunakan dalam penalaran harus berupa fakta. Maka dari itu ini beberapa cara yang dapat digunakan untuk pengujian data :

• Observasi
• Kesaksian
• Autoritas

Jenis – Jenis Metode Penalaran

Dibedakan menjadi 2 yaitu :

• Metode Deduktif, dan 
• Metode Induktif 

2. Metode Deduktif

       Deduksi berasal dari bahasa Inggris deduction yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum. Deduksi adalah cara berpikir yang di tangkap atau di ambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Jadi deduksi adalah proses berfikir yang bertolak dari sesuatu yang umum (prinsip, hukum, toeri, keyakinan) menuju hal khusus. Berdasarkan sesuatu yang umum itu ditariklah kesimpulan tentang hal-hal yang khusus yang merupakan bagian dari kasus atau peristiwa itu.

Macam – macam Penalaran Deduktif

        a. Silogisme kategorial

   adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan kategorial. Proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor (premis yang termnya menjadi predikat), dan premis minor ( premis yang termnya menjadi subjek). Yang menghubungkan di antara kedua premis tersebut adalah term penengah (middle term). 

Contoh:                  

- Semua tumbuhan membutuhkan air. (Premis Mayor)

- Akasia adalah tumbuhan (premis minor).

- Akasia membutuhkan air (Konklusi)

        b. Silogisme Hipotesis

      Silogisme hipotesis atau silogisme pengandaian adalah semacam pola penalaran deduktif yang mengandung hipotese. Silogisme hipotetis bertolak dari suatu pendirian, bahwa ada kemungkinan apa yang disebut dalam proposisi itu tidak ada atau tidak terjadi. Premis mayornya mengandung pernyataan yang bersifat hipotesis. Oleh karena sebab itu rumus proposisi mayor dari silogisme ini adalah:

Jika P, maka Q           

Contoh :

Premis mayor : Jika tidak turun hujan, maka panen akan gagal.

Premis minor  : Hujan tidak turun.

Konklusi         : Sebab itu panen akan gagal.

        c. Silogisme Alternatif

Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. 

Contoh:

            -  Nenek Sumi berada di Bandung atau Bogor.

-  Nenek Sumi berada di Bandung.

-  Jadi, Nenek Sumi tidak berada di Bogor.

3. Metode Induktif

          Metode berpikir induktif dimana cara berpikir dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Untuk itu, penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang yang kusus dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

                    

Macam – Macam Penalaran Induktif

• Generalisasi : Proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum.

a. Generalisasi Sempurna / Tanpa loncatan induktif

    Fakta yang diberikan cukup banyak dan meyakinkan.

    Contoh :  

       - Sensus Penduduk.

       - Jika dipanaskan, besi memuai.

       - Jika dipanaskan, baja memuai.

       - Jika dipanaskan, tembaga memuai.

         Jadi, jika dipanaskan semua logam akan memuai.

b. Generalisasi Tidak Sempurna / Dengan loncatan induktif

    Fakta yang digunakan belum mencerminkan seluruh fenomena yang ada.

    Contoh :      

   Setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia bahwa mereka adalah manusia yang  suka bergotong-royong, kemudian kita simpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong-royong.

• Hipotesis dan Teori

          Hipotesis adalah proposisi yg masih perlu diuji, sedangkan          

          Teori adalah proposisi yg telah teruji.

Contoh :         

- Semua kucing yang bermata biru adalah tuli (Darwin dalam ilmu biologi)

- Tidak ada hewan yang bertanduk dan berkuku telapak adalah pemakan daging

- Anak kecil yang pernah terluka jari-jarinya karena bermain-main denganpisau akan berhati-hati bila di saat lain dia menggunakan pisau

- Ilmu ilmu kealaman semuanya disusun berdasarkan generalisasi tidak sempurna, demikian pula ilmu sosial

• Analogi              

          Merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Pada analogi      biasanya membandingkan 2 hal yang memiliki karakteristik berbeda namun dicari persamaan yang ada di tiap bagiannya.  

Tujuan dari analogi :

    - Meramalkan kesamaan.

    - Mengelompokkan klasifikasi.

    - Menyingkapkan kekeliruan.

Contoh :              

Ronaldo adalah pesepak bola.

Ronaldo berbakat bermain bola.

Ronaldo adalah pemain real madrid. 

•       Kausal 

                Merupakan proses penarikan kesimpulan dengan prinsip sebab – akibat.     

         Terdiri dari 3 pola, yaitu :

a. Sebab ke akibat = Dari peristiwa yang dianggap sebagai akibat ke kesimpulan sebagai efek.

    Contoh : Karena terjatuh di tangga, Kibum harus beristirahat selama 6 bulan.

b. Akibat ke sebab = Dari peristiwa yang dianggap sebagai akibat ke kejadian yang dianggap   penyebabnya.

    Contoh : Jari kelingking Leeteuk patah karena memukul papan itu.

c. Akibat ke akibat = Dari satu akibat ke akibat lainnya tanpa menyebutkan penyebabnya.

• Induksi dalam Metode Eksposisi

               Eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Karangan ini berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Untuk memperjelas uraian, dapat dilengkapi dengan grafik, gambar atau statistik. Sebagai catatan, tidak jarang eksposisi ditemukan hanya berisi uraian tentang langkah/cara/proses kerja. Eksposisi demikian lazim disebut paparan proses.

Langkah menyusun eksposisi:                       

- Menentukan topik/tema

- Menetapkan tujuan

- Mengumpulkan data dari berbagai sumber

- Menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih

- Mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi 

LDR

Pagi terpukau saksikan burung berkicau...
Seakan meracau dengan nada bergurau..
Ceritakan sia - sia cerita dihari yang lalu entah tentangku atau dirimu
Begitupun jua tumbuhnya rerumputan iringi waktu
Saat ku tersadar didekatku tiada kamu
Dihiasi gemericik kerinduan yang menggelitik qalbu...Kasih...
Ku yakinkan tuhan maha pengasih tanpa pilih kasih
Pada siapapun hambanya yang memohon kasih sayang...
 Lalu buanglah ragu itu
Tentang getirnya siksaan tak mampu bersua...
Jua sepinya kata saat tanpa suara...kasih...
Bukan terpisah jarak dan waktu
Tapi waktu dan jarak hendak bersaksi tentang kisah setia ini

AKU BUKAN HANTU

Kau bangun saat kuharus redup dari peredaran...
Kau pun menutup mata saatku langkahkan kaki dinihari
Kecuali darimu yang bertafakur kepada pencipta tanpa waktu yang sia - sia...
Jangkrik menyambut gelap bersenandung seakan alam selalu mendung
Meski gemintang enggan termenung dengan segala senyum yang tak terhitung...
Tapi entah...perih hati ini saat teriakan yang kau ucap untuk menyambutku
Tersayat saat kengerian pandanganmu pada segala kekuranganku
Anak adam...aku bukan hantu
Aku hanya mahluk tuhan penuh cacad meski tak seelok dirimu
Maka jangan hakimi aku dengan sebutan sesuka hatimu

ESKALATOR

Keramaian, tempatmu tunjukkan keras dirimu...
Pantang terhenti meski terinjak - injak keharusan dan keadaan...
Kutersenyum padamu, dibalik lupaku tentang pelajaran saat berpijak padamu
Berhenti melangkah tapi tetap berjalan
Apa yang ingin kau sampaikan ?
Saat kebodohan dan hinaku mereda, seakan kau berbisik
Tetap berjalan saat berhenti melangkah...
Seperti Dzikir yang harus selalu terucap meski saat tanpa kesadaran

Perlindungan Konsumen di Indonesia

        Seiring dengan berjalannya waktu serta meningkatnya perekonomian dan gaya hidup individu yang terkadang bersifat komsumtif, oleh sebab itu konsumen sering menjadi objek aktivitas bisnis untung meraup keuntungan yang sebesar – besarnya. Oleh karena itu pemerintah membuat Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pemberlakuan undang-undang ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab. Dan perlindungan konsumen itu sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen dilindungi dari setiap tindakan produsen barang atau jasa, importer, distributor penjual dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa ini, yang pada umumnya disebut dengan nama pelaku usaha.

Untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seorang konsumen mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1.      Hak konsumen dalam UU No. 8 tahun 1999 Pasal 4 adalah :

• Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
• Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
• Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 
• Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
• Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
• Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
• Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 
• Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.      Kewajiban konsumen dalam UU No. 8 tahun 1999 Pasal 5 adalah :

• Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 
• Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. 
• Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
• Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu :

1. Perlindungan Priventif                   

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.

2. Perlindungan Kuratif         

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut diantaranya adalah :                

• Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
• Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.
• Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
• Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
• Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
• Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Asas-asas dalam perlindungan konsumen yaitu :            

• Asas Manfaat.

Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

• Asas Keadilan.

Agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

• Asas Keseimbangan.

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil atau pun spiritual.

• Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen.

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan.

• Asas Kepastian Hukum.

Agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sanksi pelanggaran hak-hak konsumen tercantum dalam UU No. 8 tahun 1999 Pasal 62 diantaranya adalah :

1.      Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

2.   Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3.     Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Kesimpulan

            Keberadaan konsumen yang sangat penting bagi para pelaku bisnis dan dengan karakter yang beraneka ragam serta pola hidup individu yang berbeda – beda , maka perlindungan konsumen sangat di perlukan untuk melindungi konsumen dari tindak kecurangan para pelaku usaha yang ingin meraup untung besar namun dengan cara yang terkadang merugikan konsumen. Maka dari itu kita juga sebagai konsumen harus pandai dan kritis dalam mengkonsumsi barang maupun jasa.

Daftar Pustaka

https://achmadsaerozi.wordpress.com/2011/01/02/perlindungan-konsumen-di-indonesia/   

http://umihanasumi.blogspot.com/2012/04/perlindungan-konsumen-di-indonesia.html

           

Hak Kekayaan Intelektual dalam Perekonomian Indonesia

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Milik.

                                                                                                            

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,yaitu:

 

1) Hak Cipta (copyright)

Hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya (misal karya seni untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri.

 2) Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:

        Hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.

• Paten (patent)

            hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi (dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi), untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

• Desain industri (industrial design)

          Seni terapan di mana estetika dan usability (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang disempurnakan.

• Merek (trademark)

          Merk dagang yang digunakan oleh pembisnis untuk mengidentifikasikan sebuah produk atau layanan. Meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut.

• Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition).
• Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)                                            Hal eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

• Rahasia dagang (trade secret)

          Yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

 Sistem HKI merupakan hak privat (private rights).

Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftar karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

                                                           

Dasar Hukum Hak kekayaan intelektual

1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

2) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

3) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

4) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

5) Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

6) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan

7) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;      

Manfaat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1.  Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.

          2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.

3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.

4. Sistem Paten yang akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemuan -  penemuan baru.

       5. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup manusia.

6    6. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreatifitas bagi masyarakat.

7. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia. 

8. Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia.

                                                                                                       

Contoh Kasus :

PT. MusikIndonesia menerbitkan sebuah lagu yang beraliran melayu. Lagu ini dijual secara luas di masyarakat. 1 bulan kemudian PT. Melayuku juga menerbitkan sebuah lagu yang serupa yang isi lagu itu sama dengan yang dimiliki oleh PT. MusikIndonesia. Tetapi aliran lagunya tidak sama, PT. Melayuku memakai aliran lagu Jazz dan susunan kata yang sedikit dirubah. Sementara itu terbitan lagu PT. MusikIndonesia tidak ada, PT. MusikIndonesia tidak mendaftarkan ciptaannya. PT MusikIndonesia berkeinginan untuk menggugat PT. Melayuku dengan alasan melanggar hak cipta.

Kesimpulan

Menurut saya kasus diatas adalah salah satu contoh dari pelanggaran hak cipta yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 2 UU. No 19/ 2002, menyebutkan bahwa ciptaan yang telah diterbitkan hak ciptanya dipegang oleh penerbit. Dan sebagai pelajaran buat kedepannya kita juga harus mendaftarkan terlebih dahulu karya kita agar tidak diakui oleh orang lain seperti yang sering dialami oleh bangsa ini, oleh karena itu sangat diperlukannya dasar hukum yang kuat , agar tidak ada pelanggaran – pelanggaran terhadap Hak kekayaan intelektual.

Daftar Pustaka

http://www.dgip.go.id/memahami-hki-hki#

http://muttaqiena.blogspot.com/2009/05/analisis-perlindungan-hak-kekayaan.html